Mojokerto, netdetik.com/ – Aliansi Peduli Pendidikan Mojokerto, merilis data investigasi riil terkait sengkarut pengadaan seragam sekolah tingkat SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto.
Untuk membuktikan adanya dugaan penggelembungan (markup) harga, perwakilan aliansi melakukan uji petik dengan membeli langsung bahan kain seragam ke Toko "Flores" di Jl. Mojopahit No. 186-188, Kota Mojokerto pada Kamis siang (16/07/2026).
Langkah ini dilakukan guna membandingkan harga pasar bebas dengan paket seragam yang dipatok pihak koperasi sekolah sebesar Rp 956.000.
Hasil komparasi objektif menunjukkan adanya selisih harga yang sangat mencolok, mencapai lebih dari Rp 412.000 per paket siswa.
Perbandingan Komparasi Paket Sekolah vs Pasar Bebas
Pihak sekolah mematok paket wajib seharga Rp 956.000 yang terdiri dari 5 poin kelengkapan.
Aliansi kemudian melakukan simulasi pembelian dengan membagi item tersebut ke dalam harga pasar bebas yang riil dan taksiran harga wajar sebagai berikut:
No Kelengkapan Paket Seragam Harga Koperasi Sekolah Hasil Uji Petik & Asumsi Pasar Wajar,
1. Bahan Kain Seragam Biru-Putih Kertas Paket Komando Rp 107.500 (Bawahan Rp 62.500 + Atasan Oxford Rp 45.000)
2. Bahan Kain Seragam Pramuka Kertas Paket Komando Rp 106.300 (Bawahan Rp 62.500 + Atasan TC Rp 43.800)
3. Bahan Kain Batik/Polos Khas Sekolah Kertas Paket Komando Rp 79.700 (Kain Elisa Rp 43.800 + Kain Twill Rp 36.000)
4. Seragam Olahraga (Jadi) Kertas Paket Komando Rp 125.000 (Asumsi Harga Wajar Pasar)
5. Atribut Sekolah (Badge, Dasi, Sabuk, dll) Kertas Paket Komando Rp 125.000 (Asumsi Harga Wajar Pasar)
TOTAL SELURUHNYA, Rp 956.000 Rp 543.500
Hitungan Matematis Selisih Harga
Dengan memasukkan asumsi harga wajar yang sangat longgar dan logis untuk seragam olahraga (Rp 125.000) serta atribut lengkap (Rp 125.000), maka diperoleh hitungan selisih sebagai berikut:
Harga Paket Koperasi”-“Total Harga Pasar Bebas”=”Selisih ”
“Rp ” 956.000-“Rp ” 543.500=□(Rp 412.500)
Selisih sebesar Rp 412.500 per siswa ini dinilai sangat tidak wajar untuk sekolah negeri yang berlabel bebas biaya pungutan. Jika dikalikan dengan asumsi rata-rata 350 siswa baru per SMPN, maka terdapat potensi perputaran uang non-prosedural sekitar Rp 144 Juta lebih hanya dari satu sekolah saja.
LIPPI Jatim: Ini Bukan Lagi Sekadar Dagang, Tapi Dugaan Monopoli
Ketua LIPPI Jatim, Kasiono, S.Pd. M.Si., menyatakan bahwa data komparasi ini merupakan bukti ilmiah kuat yang akan melengkapi berkas laporan.
Menurut keterangan penjual di Toko Flores kepada aliansi, jenis kain yang disediakan sekolah memang kerap tidak dijual bebas di toko umum karena dipesan dengan pola khusus.
Namun, pihak toko memastikan bahwa bahan dengan kualitas setara atau bahkan lebih bagus sangat banyak tersedia dengan harga yang jauh lebih murah.
“Modus mengunci motif kain khas atau jenis serat tertentu agar wali murid tidak bisa membeli di luar adalah bentuk pembatasan hak konsumen. Faktanya, dengan kualitas setara, wali murid bisa menghemat lebih dari Rp 400.000 jika membeli secara mandiri.
Angka ratusan ribu itu sangat berarti bagi ekonomi keluarga menengah ke bawah,” tegas Kasiono.
LIPPI Jatim mendesak agar Bupati segera melakukan pemeriksaan khusus dan menindak tegas sekolah lewat koperasi siswa yang masih nekat melakukan penjualan paket seragam sistem komando dengan harga diluar kewajaran. (smid/skil)
